AMC - 270 juta lebih penduduk tinggal di atas bumi Indonesia dengan berbagai macam keberagamannya tentunya memerlukan konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukannya tersebut. Konsepsi tersebut disebut sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar Kebangsaan. Empat pilar adalah gabungan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Keempat pilar tersebut yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika.
Sudah menjadi program rutin tiap tahunnya, kerjasama MPR RI dengan Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Pimpinan Pusat Muslimat NU. Tahun ini, Sosialisasi Empat Pilar Konsensus Kebangsaan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Pusat Jakarta. Bertemakan Meneguhkan NKRI di Masa Pandemi Covid 19, berlangsung Jum'at siang (5/11).
Meski pandemi, sosialisasi tetap dilaksanakan mengingat pentingnya sosialiasi ini untuk bekal para peserta dalam mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda ini dinarasumberi langsung oleh Wakil Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI, H. Syaifullah Tamliha.
Berperan sebagai moderator, Ibu Nyai Siti Aniroh Slamet Effendi Yusuf mengatakan jika peserta tidak diberi bekal berupa ilmu yang mumpuni berkaitan tentang pemerintahan, dikhawatirkan akan goyah pendirian mereka sehingga mudah terbawa arus kabar yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi yang mendeklarasikan secara pasti bahwa Pancasila menjadi asas pedoman bernegara, berdasarkan keputusan Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, tiada pertentangan di dalamnya dan telah final keputusannya mengenai esensi Pancasila.
Pancasila berasal dari ilmu dan budaya. Ia adalah konsep ideal dalam pedoman berbangsa dan bernegara. Namun kata Syaifullah, konsep dan implementasi agaknya tak sama. Konsep yaitu sebagai tata nilai yang diharapkan ialah Indonesia menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, pasca 75 tahun merdeka ini mengapa Indonesia belum juga mencapai kesejahteraan?
Pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui tata nilai (dimensi pengetahuan), juga tata kelola dan tata sejahtera yang baik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Seperti contoh, tata kelola yakni adanya peran DPR dan pemerintah dalam merancang Undang-undang guna menciptakan demokrasi yang baik, sebagai contoh yaitu adanya pemilu presiden, gubernur, dan lain lain dalam menyalurkan suara warga. Tetapi dalam realitanya, demokrasi di Indonesia pun belum ideal.
Mengambil peristiwa masa lalu yang pertama kali dalam sejarah kebhinekaan Indonesia, terjadi pertikaian suku Dayak dan Madura di Kalimantan sebagai bentuk cideranya kebhinekaan. Dari peristiwa ini menurut Syaifullah, memang Indonesia dari segi tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera belum terpenuhi dengan baik sehingga belum mampu mencapai taraf sejahtera.
Ibu Nyai Siti Muniroh mengatakan perlunya diingat bahwa tiap individu harus memiliki tata kelola yang baik lalu menerapkannya dalam tiap lini kehidupan dan dalam perkumpulan apapun. Oleh karenanya, para santri diharapkan masuk ke semua inti kehidupan, agar di tiap lapisannya terdapat regenerasi yang lebih baik dalam membangun kesejahteraan Indonesia.
Dengan diadakannya sosialisasi empat pilar ini diharapkan setiap individu dapat mengamalkan nilai-nilai empat pilar tersebut sehingga dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri.(Lyda)
Foto: Asshiddiqiyah Media Center
0 komentar :
Posting Komentar